Jual Lembaga Peninjauan Kembali Pk Perkara Pidana Penegakan Hukum Pasal 66 ayat (1) uu no 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung “permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”. sehingga pada akhir tahun 2014. mahkamah agung (ma) membatasi pengajuan peninjauan kembali (pk) hanya satu kali. dalam putusan tersebut menyebutkan kebijakan diambil untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Jurnal yudisial vol. 8 no. 2 agustus 2015: 145 166. yang ditentukan dengan undang undang terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada ma, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak pihak yang berkepentingan.”. berdasarkan peraturan ma nomor.
Jual Buku Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Arti Dan Makna Edisi Syarat peninjauan kembali pidana. dilansir dari pengadilan negeri manna, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, permohonan peninjauan kembali harus diajukan dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak tanggal pembacaan putusan pengadilan tingkat pertama atau sejak tanggal pemberitahuan putusan kepada pihak yang tidak hadir dalam persidangan. Namun, di penghujung akhir tahun kemarin, mahkamah agung (“ma”) akhirnya menerbitkan surat edaran ma (sema) nomor 7 tahun 2014 tentang pengajuan permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana, yang mengatur bahwa pk hanya bisa dilakukan satu kali. sema ini sekaligus mengesampingkan putusan mahkamah konstitusi. Tata cara pengajuan permintaan peninjauan kembali (pk) dalam perkara pidana agus pj december 2, 2019 artikel 0 permintaan pk oleh pemohon (terpidana ahli warisnya) sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat 1 kuhap diajukan kepada panitera pengadilan (pn) yang telah memutus perkaranya di tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya. Intisari jawaban. baik dalam perkara pidana maupun perdata, terdapat ketentuan permohonan peninjauan kembali. dalam kasus anda yang kami asumsikan perkara perdata, tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali adalah benar 180 hari yang dihitung sejak dalam kriteria atau kondisi tertentu. bagaimana syarat dan aturan tenggang waktu.
Jual Buku Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Tata cara pengajuan permintaan peninjauan kembali (pk) dalam perkara pidana agus pj december 2, 2019 artikel 0 permintaan pk oleh pemohon (terpidana ahli warisnya) sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat 1 kuhap diajukan kepada panitera pengadilan (pn) yang telah memutus perkaranya di tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya. Intisari jawaban. baik dalam perkara pidana maupun perdata, terdapat ketentuan permohonan peninjauan kembali. dalam kasus anda yang kami asumsikan perkara perdata, tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali adalah benar 180 hari yang dihitung sejak dalam kriteria atau kondisi tertentu. bagaimana syarat dan aturan tenggang waktu. Berdasarkan pasal 1 angka 12 undang undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (“kuhap”), pengertian upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali (“pk”) dalam hal serta. Alasan permohonan peninjauan kembali (pk) dalam pasal 263 ayat 2 kitab undang undang hukum acara pidana (kuhap) disebutkan permintaan peninjauan kembali (pk) dilakukan atas dasar: apabila putusan.
Masalah Pada Peninjauan Kembali Pk Pada Perkara Perceraian Di Berdasarkan pasal 1 angka 12 undang undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (“kuhap”), pengertian upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali (“pk”) dalam hal serta. Alasan permohonan peninjauan kembali (pk) dalam pasal 263 ayat 2 kitab undang undang hukum acara pidana (kuhap) disebutkan permintaan peninjauan kembali (pk) dilakukan atas dasar: apabila putusan.
Jual Lembaga Peninjauan Kembali Pk Perkara Pidana Penegakan Hukum D
Comments are closed.